Perkembangan Kepemimpinan Nasional pada Masa Reformasi

Perkembangan Masyarakat Indonesia Masa Reformasi

 
B. Perkembangan Kepemimpinan Nasional pada Masa Reformasi

Pasca berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru dan memasuki masa Reformasi, tumpuk kepemimpinan Negera Indonesia mengalami beberapa pergantian presiden. Berikut ini masa pemerintahan presiden di Indonesia di era Reformasi.

1. Masa Pemerintahan B.J. Habibie
Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dilakukan kebijakan-kebijakan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Beberapa kebijakan penting yang diambil oleh Presiden Habibie sebagai berikut.
a. Kebijakan politik, hukum, dan ekonomi B. J. Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia. B. J. Habibie dilantik menjadi presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998.
Presiden B.J. Habibie menyusun kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini mencerminkan berbagai unsur kekuatan sosial politik dalam masyarakat, seperti unsur ABRI, Golkar, PPP, PDI, unsur daerah, kaum intelektual perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Tugas Kabinet Reforinasi Pembangunan adalah melaksanakan amanat reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum.
Tugas pokok Kabinet Reformasi Pembangunan adalah menyiapkan proses reformasi di berbagai bidang.
1) Bidang politik
Program kerja. Kabinet Reformasi Pembangunan di bidang politik adalah merevisi berbagai perundang-undangan warisan Orde Baru. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik dan melaksanakan pemilu yang diamanatkan dalam GarisGaris Besar Haluan Negara (GBHN). Program kerja Kabinet Reformasi Pembangunan lainnya adalah liberalisasi partai politik dan amandemen UUD 1945 oleh MPR.
Salah satu kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat dalam bidang politik, yaitu berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru. Kelima paket undang-undang pada masa Orde Baru tersebut diganti dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis, yaitu:
a)  UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik;
b)  UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
c)  UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPRIMPR.
Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dilakukan kebijakan dalam kebebasan menyampaikan pendapat dan pers. Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
2)  Bidang hukum
Program kerja Kabinet Reformasi Pembangunan di bidang hukum adalah meninjau kembali undang-undang subversi. Penegakkan supremasi hukum dan HAM serta penciptaan pengadilan yang bersih dan profesional.
3)  Bidang ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie juga melakukan beberapa kebijakan
ekonomi sebagai berikut.
a)  Mempercepat penyelesaian penyusunan undang-undang antimonopoli dan persaingan
    yang tidak sehat.
b)  Merevisi rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
c)  Revitalisasi lembaga perbankan dan keuangan nasional.
d)  Melaksanakan semua komitmen yang telah di sepakati dengan kreditur pihak luar
    negeri, seperti melaksanakan program reformasi ekonomi sesuai dengan kesepakatan
    dengan IMF.
4)  Kebijakan luar negeri
Berikut ini kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.
a)  Menjujung tinggi kerja sama regional dan internasional yang telah dilaksanakan
    Indonesia.
b)  Dimulainya kerja sama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu proses
    pemulihan ekonomi di Indonesia.
Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden B.J. Habibie tidak berumur panjang. Sidang umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999 menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie yang disampaikan pada tanggal 16 Oktober 1999.
Meskipun singkat, selama pemerintahan

B.J.Habibie tercatat berbagai prestasi yang
telah dicapai. Prestasi-prestasi itu antara lain
penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR,
penyelenggaraan Pemilihan Umum 1999
yang demokratis, serta reformasi di bidang
politik, sosial, hukum, dan ekonomi. Di
bidang sosial budaya, pemerintahan B.J.
Habibie mengeluarkan kebijakan kebebasan
kepada pers. Semasa pemerintahan B.J.
Habibie banyak sekali bermunculan media
massa. Salah satu ciri kebijakan politik
Kabinet Reformasi Pembanguan adalah
diberikannya amnesti dan abolisi kepada
tahanan politik dan narapidana politik masa
Orde Barn, seperti Sri Bintang Pamungkas
dan Mochtar Pakpahan.
b. Lepasnya Timor Timur dari pangkuan
Indonesia
Untuk menyelesaikan masalah Timor Timur, pemerintah B.J. Habibie memberikan dua opsi, yaitu otonomi khusus atau merdeka. Pada tanggal 5 Mei 1999, dilangsungkan penandatanganan kesepakatan penentuan jajak pendapat di Timor Timur. Penanda-
Sumber. tengn to id

tanganan ini dilakukan antara Menlu RI
Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime
Gama. Penandatanganan ini disaksikan Sekjen PBB Kofi Annan di New York. Pada tanggal 3 Juni 1999, dibentuk UNAMET (United Nations Assistance Mission in East Timor). UNAMET adalah badan PBB untuk Timor Timur yang dipimpin oleh Ian Martin berkedudukan di Dili. UNAMET bertugas mengawasi dan menyelenggarakan penentuan pendapat.
Berdasarkan hasil penentuan pendapat yang diumumkan pada tanggal 4 September 1999, 78,5% rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Pada tanggal 12 September 1999, Presiden B.J. Habibie menyetujui masuknya pasukan pemelihara perdamaian PBB Interfet (International Force for East Timor). Interfet bersama-sama TNI melakukan kerja sama keamanan di Timor Timur. Berdasarkan basil penentuan pendapat rakyat Timor Timur, dalam Sidang Umum MPR tahun 1999, disetujui untuk mencabut Tap MPR No. VUMPR/1978 tentang Integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1999, pemerintah secara resmi menyerahkan Timor Timur kepada PBB. Sejak tanggal 30 Oktober 1999, Timor Timur secara resmi terpisah dari Indonesia.
Pada tanggal 7 Juni 1999 dilaksanakan pemilu yang diikuti oleh 48 partai. Pemilu 1999 menghasilkan lima pemenang, yaitu PDI, Golkar, PPP, PAN, dan PKB. Amin Rais sebagai ketua MPR serta Akbar Tanjung sebagai ketua DPR. Selanjutnya diselenggarakan Sidang Umum MPR tanggal 4 — 19 Oktober 1999. Penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie dalam sidang umum MPR tahun 1999 menyebabkan B. J. Habibie tidak dapat maju mencalonkan diri sebagai presiden pada masa berikutnya. Pada sidang MPR tahun 1999 dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Akhirnya terpilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Sukarnoputri sebagai wakil presiden RI.
2. Masa Pemerintahan Abdurrahman
Wahid (Gus Dur)
Abdurrahman Wahid     (Gusdur) merupakan presiden Republik Indonesia yang ke-4. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie. Presiden Abdurrahman Wahid melakukan berbagai kebijakan untuk memajukan Negara Indonesia. Tidak semua kebijakan yang keluarkan oleh Gus Dur berjalan dengan lancar. Berikut ini kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
a.  Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan
    Nepotisme
Agenda utama yang menjadi prioritas
Sumber: dauhantlah.worelprers.,mi

Presiden Abdurrahman Wahid adalah
pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN). Gus Dur banyak
membentuk lembaga-lembaga yang berkaitan
dengan pemberantasan KKN. Lembaga-
lembaga tersebut sebagai berikut.
I) Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKN).
2)  Tim Gabungan Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (TGPTTPK) dengan
    berkoordinasi pada Kejaksaan Agung.
3)  Membentuk Komisi Ombusman Negara (KON) yang akan menerima pengaduan
    dari masyarakat tentang kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara.
4)  Membentuk Komite Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang akan
    melakukan pengungkapan, penyelidikan, dan penuntutan kasus korupsi.
b. Terbentuknva Kabinet Persatuan Nasional I
Kabinet Persatuan Nasional I yang dilantik pada tanggal 29 Oktober 1999. Kabinet ini dibentuk oleh Wakil Presiden Megawati. Kabinet Persatuan Nasional I terdiri atas
35 orang menteri ataupun setingkat menteri. Kabinet Persatuan Nasional   hanya bertahan 10 bulan. Hal itu karena selama pemerintahan Presiden Gus Dur, energi anggota kabinet banyak terkuras. Penyebabnya adalah mundurnya beberapa menteri dan adanya menteri-menteri yang berhenti.
c. Konflik presiden — DPR
Dihapuskannya Departemen Penerangan dan Departemen Sosi al menimbulkan reaksi keras dari DPR. DPR menggunakan hak interpelasinya guna meminta keterangan kepada presiden. DPR menilai presiden mengambil kebijakan tersebut tanpa berkonsultasi
terlebih dahulu dengan DPR. Presiden
Abdurahman Wahid dalam sidang pleno DPR menyatakan tidak akan mencabut
kembali kebijakannya.Presiden Abdurahman Wahid juga menyebut bahwa DPR seperti taman kanak-kanak.
d.  Proses pelengseran. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Pada tanggal 23 Agustus 2000, Presiden Gus Dur mengumumkan perombakan kabinet di Istana Merdeka. Perombakan tersebut setelah presiden mengadakan sidang kabinet terakhir Kabinet Persatuan Nasional II. . Banyak kalangan meragukan kompetensi personalia kabinet ini. Kabinet Persatuan Nasional II akhirnya dilantik oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 26 Agustus 2000. Ketegangan antara presiden dan DPR mulai meningkat saat munculnya kasus dugaan keterlibatan Presiden Gus Dur dalam pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebesar 35 Milyar dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar
2 juta dollar AS. Kedua kasus tersebut lebih dikenal dengan nama skandal Buloggate dan Bruneigate.
Meskipun kasus Buloggate dan Bruneigate tidak terbukti di pengadilan, DPR tetap mengeluarkan teguran keras kepada presiden dalam bentuk memorandum I dan II. Intinya agar Presiden Gus Dur kembali bekerj a sesuai GBHN yang telah diamanatkan. Presiden Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan peringatan DPR. DPR kernudian meminta MPR mengelar Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban kinerja presiden. Upaya pelengseran Gus Dur makin menguat setelah adanya kebijakan untuk mengangkat Komjen Pol. Chaeruddin Ismail sebagai pejabat sementara Kapolri menggantikan Jenderal S. Bimantara.
Presiden Gus Dur dalam menanggapi rencana Sidang Istimewa berusaha menggandeng tokoh-tokoh parpol. Tujuannya adalah untuk menolak Sidang Istimewa dan mengeluarkan dekrit presiden yang berisi antara lain:
1) membekukan keanggotaan MPR dan DPR RI.
2)  mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun
    badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam
    waktu satu tahun,
3)  menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan
    membekukan partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.
    Pada tanggal 23 Juli 2001, MPR memutuskan bahwa Dekrit Presiden Gus Dur  tersebut telah melanggar konstitusi. Setelah melalui proses persidangan yang rumit, delapan dari sebelas fraksi MPR akhirnya menyetujui pemberhentian Presiden Gus Dur dan mengangkat Megawati sebagai presiden RI. Pengangkatan Megawati sebagai presiden RI tersebut diperkuat oleh Tap MPR No. III/MPR/2001.


3. Masa Kepemimpinan Megawati
Presiden kelima Negara Indonesia adalah Megawati Soekarnoputri. Ia menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Megawati Soekarnoputri merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Selama menjabat sebagai presiden RI, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dijalankannya. Baik melanjutkan kebijakan terdahulu maupun kebijakan yang baru. Berikut ini kebijakan atau program kerja di berbagai bidang pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
a.  Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa
dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
b. Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi
    dalam seluruh aspek kehidupan nasional, melalui
kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas
dengan terus meningkatkan penghormatan
terhadap HAM.
c.    Normalisasi kehidupan ekonomi dan memperkuat
dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat.
d. Melaksanakan penegakan hukum secara
konsisten, mewujudkan rasa aman dan tenteram
dalam kehidupan masyarakat, serta melanjutkan
pemberantasan, korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN).
e.    Melaksanakan politik luar negeri yang bebas
dan aktif, memulihkan martabat bangsa dan
negara serta kepercayaan luar negeri, seperti
lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah.
f.    Mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan
umum 2004 yang aman, tertib, bebas, rahasia, dan langsung.
Pada tanggal 9 Agustus 2001, Presiden Megawati
mengumumkan komposisi Kabinet Gotong Royong.
Anggota Kabinet Gotong Royong merupakan para
tokoh profesional dan para pendukung parpol pemerintah koalisi. Tugas Kabinet
Gotong Royong adalah melaksanakan
amanat reformasi dan menyelesaikan
berbagai permasalahan bangsa yang makin
kompleks.
a. Bidang politik

Si'111171e1 masa kepeinimpinannya adalah:

•   privatisasi BUM N,

•     penundaan pembayaran utang luar negeri,

memperbaiki kinerja ekspor, dan

•   pendirian Komi3i Pemberantasun Korupsi (K1'10.

Pemerintahan Megawati menghadapi mandegnya reformasi. Hal itu akibat ketidakpastian lingkup, arah, sasaran, dan tahapan waktu bagi pencapaiannya. Perintang mandegnya proses reformasi belum adanya landasan hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Maraknya kegiatan terorisme internasional yang diawali dengan serangan WTC oleh organisasi Al Qaeda dan diikuti serangkaian pengeboman di Indonesia. Kasus pengeboman terjadi di Sari Club dan Paddy's Bar di Bali pada 12 Oktober 2001. Pengeboman juga terjadi di JW Marriot pada 5 Agustus 2003 dan daerah lain di Indonesia. Kasus pengeboman tersebut merupakan serangkaian contoh dari maraknya kegiatan terorisme di Indonesia pada masa pemerintahan Megawati.
b. Bidang ekonomi
Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, pemerintahan Megawati menempuh langkah yang sangat kontroversial. Langkah tersebut adalah melakukan privatisasi terhadap BUMN, yaitu penjualan asset Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. penjualan itu juga menekan laju inflasi hingga merosot menjadi 5, 06 %. Privatisasi adalah usaha menjual perusahaan negara kepada pihak swasta dalam masa krisis untuk tujuan efisien, mendapatkan modal, dan melindungi perusahaan negara dan intervensi kekuatan politik dan kepentingan golongan serta pembayaran utang luar negeri.
Usaha lain yang dilakukan dalam bidang ekonomi adalah memperbaiki kinerja ekspor. Usaha tersebut dilakukan dengan meningkatkan nilai ekspor dan US$ 57,158 milliar pada tahun 2002 menjadi US$ 61,02 miliar pada tahun 2003. Ini merupakan prestasi tersendiri pada masa reformasi di Indonesia dalam bidang ekonomi. Masalah yang cukup mendasar dalam bidang ekonomi adalah terjadinya fruktuasi nilai tukar rupiah yang tidak terkendali dan belum tuntasnya upaya penyehatan perbankan nasional.
c. Bidang sosial
Di bidang sosial juga terjadi kemerosotan kesetiakawanan sosial. Kemerosotan ini mengarah kepada terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Di bidang penegakan hukum, cita-cita mewujudkan supremasi hukum dan tekat penegakan hukum terhadap
para pelaku KKN masih jauh dari harapan. Indonesia masih menduduki peringkat ke-4 dan 102 negara terkorup pada tahun 2002. Pada tahun 2003, Indonesia menempati peringkat ke-6 dari 133 negara terkorup. Kondisi yang amat memprihatinkan bagi sebuah negara.
d.  Hubungan luar negeri
Presiden Megawati secara ekstensif melakukan kunjungan ke luar negeri. Negara yang dikunjungi Presiden Megawati antara lain Rusia, Jepang, Malaysia, New York (untuk berpidato di depan Majelis Umum PBB), Rumania, Polandia, Hungaria, Bangladesh, Mongolia, Vietnam, Tunisia, Libya, Cina, dan Pakistan. Presiden Megawati menuai kritik dalam berbagai kunjungannya tersebut. Kritik itu baik mengenai frekuensi ataupun substansi dari berbagai lawatan tersebut. Di antaranya adalah kontroversi pembelian pesawat tempur Sukhoi dan helikpoter dari Rusia. Pembelian itu merupakan buah dan kunjungan Megawati ke Moskow. Politik luar negeri Indonesia selama masa pemerintahan Megawati juga dipengaruhi beragam periStiwa nasional maupun' internasional.
Salah satu keberhasilan pemerintah Megawati adalah penyelenggaraan pemilu 2004. Pemilu 2004 diselenggarakan dalam 3 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Tahap kedua dilakukan pemilu presiden langsung putaran I untuk memilih presiden. Tahap ini dilaksanakan tanggal 5 Juli 2004. Tahap ketiga dilakukan pemilu presiden putaran II yang dilaksanakan tanggal
20 September 2004. Pada pemilu presiden secara langsung tersebut, terpilili sebagai presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
4. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Pemilu presiden tahun 2004 dimenangkan
oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden dan Jusuf Kalla
(JK) sebagai wakilnya. Pemilu     2004 merupakan pemilu pertama yang dilakukan secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam sejarah Negara Indonesia. Sebagai pemenang dalam pemilu 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Jusuf Kalla melakukan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan itu bertujuan untuk memajukan dan

menyejahterakan rakyat Indonesia. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, timbul masalah-masalah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum.
a. Bidang politik

Masalah politik dan keamanan bisa jadi
cukup stabil. Hal itu tampak dari konsolidasi
demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh
menjadi catatan prestasi. Namun, potensi
demokrasi ini belum menghasilkan sistem
yang pro-rakyat. Demokrasi ini juga
belum mampu memajukan kesejahteraan
bangsa Indonesia. Potensi demokrasi justru
menjadi dunia politik yang mengubah
arah demokrasi bukan untuk rakyat
melainkan untuk kekuatan kelompok.
Kemapanan politik diharapkan menjadi
alat pencapaian target ekonomi yang lebih
baik. Pemerintah seringkali berupaya
untuk menekan kebebasan rakyat demi
kepentingan stabilitas politik.
b. Bidang ekonomi



Group Mission
Kerjakan tugas berikut secara kelompok dun
beketlasamalah serta bergotong rovong untuk
menyelesaikannya!
1.    Bu' kelompok yang terdiri dari 3 - 4 sistt a!
2. Drat( si Aan pada kelompok Ando dampok relbrmaci
di mosa sekarang!
3. Analisis pendapat anggota kelompok Anda
    kemudian buatlah kesimpulandampak posUif elan
negatil dari refOrmasi.
4. Bersikaplah komanikat if datum berdrs.kusi
    don hormatilah perbedaan pendapat dal am
berdiskusi!
5. Catatlah basil diskusi kelompok Anda pada kerras
    folio dan adakan tanva f cnvab dengan kelompok
lain!

Masalah ekonomi yang harus diselesaikan oleh kabinet SBY — JK adalah pada bidang perekonomian. Negara Indonesia belum pulih dari krisis ekonomi dan rentan guncangan-guncangan perekonomian global. Masih rendahnya tingkat daya beli masyarakat Indonesia, tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang masih lemah merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh kabinet SBY-JK.
Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial, yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan. Subsidi BBM juga dialihkan pada bidangbidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial yang lain, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah social. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal. Mel alui pembangunan infrastruktur ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Melalui pelunasan ini, diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Selain
itu, birokrasi pemerintahan yang terlalu kental menyebabkan kecilnya realisasi belanja negara dan daya serap. Hal itu karena pengelolaan anggaran negara yang tidak efisien. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
c. Bidang sosial
Pada bidang sosial dan politik,
pemerintahan SBY-JK juga hams menghadapi
berbagai persoalan. Persoalan-persoalan itu
menyangkut konflik-konflik antarsuku dan
golongan di Indonesia. Pemerintahan SBY-
JK juga harus menghadapi gerakan-gerakan
separatis, seperti di Aceh dan Papua.

rGeta-Solution
Praktik korupsi, Loin si, don nepotisme ( K K N )
    sudah ado don merebak pada masa pemerintahan
    Orde Baru. 4kihctt praktik korupsi banyak uang
    rakyat yang dimakan oleh oknum pejahat sang
    tidak bertanggung jawah. Di masa relarmasi ini,
    pemberantasan KKN terns digaiakkan !natal dart
    tingkat paling halvah sampai atas. Hal itu karena
is sandt satu agenda reformasi adalah menghapuskan
dan melenyapkatz praktik KKN yang sangat
merugikan negara don membuat rakyut sengsara.
Meskipun sudah dibentuk Komisi Pemberantosa
Korupsi (KPK) clan seruan untuk memberantas
korupsi, tempi praktik korupsi masih menjamur
di Indonesia. Padahal praktik korupsi merupakan
kejahatan hesarkarena memakon ruing rakyat untuk
kepentingannya sendiri.
Mengapapraktik korupsi sangat sant dihilangkan
dan dilenyapkan di Negara Indonesia? Dapatkah
Indonesia menjadi nega,ra yang bebas korupsi?
Menurut Anda solusi apa yang dapat dilakukan
untuk memberantas praktik KKN di Indonesia?

Salah satu peristiwa yang menonjol di bidang sosial pada masa pemerintahan Presiden SBY adalah terjadinya bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam. Bencana tersebut menimbulkan keprihatinan dunia. Banyak negara-negara di dunia memberikan berbagai bantuan untuk memulihkan keadaan di Aceh pasta tsunami. Lebih dan 220 ribu jiwa di ujung utara Pulau Sumatra, dinyatakan hilang atau meninggal setelah Provinsi Aceh disapu badai tsunami raksasa pada malam Natal 2004.
d.  Bidang hukum
Di bidang hukum, berbagai pengungkapan serta penuntasan kasus-kasus korupsi serta HAM masih jauh dari harapan dan cita-cita reformasi. Dua tahun pemerintahan SBY—JK ditandai dengan beberapa prestasi. Pada bidang politik dan keamanan telah tercapai penyelesaian konflik-konflik di Ambon, Poso, dan Aceh. Penyelesaian kasus Aceh dilakukan melalui penandatanganan kesepakatan perdamaian antara RI—GAM. Penandatanganan kesepakatan perdamaian ini difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), dilakukan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap
5 tahun sekali.
Pelaksanaan Pilpres 2009 diikuti oleh
tiga pasangan calon, yaitu Megawati—
Prabowo Subianto, SBY—Boediono, dan,
Jusuf Kalla—Wiranto. Kampanye Pilpres
2009 diselenggarakan pada 2 Juni hingga
4 Juli 2009. Kampanye tersebut dilakukan
dalam bentuk rapat umum dan debat
calon (sebelumnya dijadwalkan pada 12
Juni hingga 4 Juli 2009). Materi kampanye meliputi visi, misi, dan program pasangan calon. Kampanye dalam bentuk rapat umum berlangsung selama 24 hari dalam 3 putaran, mulai dari 11 Juni hingga 4 Juli 2009. Pada tiap putaran, tiap pasangan calon mendapatkan jatah 8 kali rapat umum di setiap provinsi. Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%. Pasangan SBY - Boediono mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Pada tanggal pada 18 Agustus 2009, KPU menetapkan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2009-2014.